Reformasi birokrasi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Nirlaba Transparency International Indonesia (TII) menilai reformasi birokrasi di dua direktorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, berjalan sukses sebagai contoh pelaksanaan antikorupsi di Kementerian dan Lembaga Negara.

"Kami melihat reformasi di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai banyak sekali, tapi faktor manusia sangat menonjol di keduanya dibanding sistem yang sedang dibangun," kata Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki, dalam jumpa pers Pertemuan Forum Anti Korupsi III di Jakarta, Senin.

Teten mengatakan penegakan etika di kalangan pegawai Pajak dan Bea dan Cukai menjadi inti dari reformasi birokrasi yang dilakukan kedua direktorat Kementerian Keuangan itu.

"Walaupun dalam perkembangannya, saya kira (reformasi birokrasi) mengalami stagnasi karena perubahan budaya birokrasi dalam proses reformasi birokrasi belum terlalu kelihatan," kata Teten.

Para pegawai Ditjen Pajak yang serius melakukan reformasi, menurut Teten, mulai melihat sistem kepatutan yang diterapkan para pejabat eselon di institusi itu setelah terpukul kasus Gayus dan kasus penyelewengan oknum pajak lain.

"Di pejabat eselon, (sistem kepatutan) itu tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga situasinya krisis," kata Teten.

Teten mengatakan pegawai-pegawai Ditjen Pajak yang reformis kemungkinan akan keluar atau kembali mengikuti pejabat-pejabat lama yang tidak reformis.

Reformasi birokrasi yang diterapkan kedua direktorat itu, lanjut Teten, bergantung pada kebijakan kepemimpinan (top-down policy).

"Bukan hanya di Indonesia, reformasi birokrasi dalam konteks negara yang sangat korup secara nasional biasanya harus dimulai dari para pemimpinnya," kata Teten.

Selain meluncurkan laporan penilaian reformasi birokrasi di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, TII juga melaporkan penilain reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan Kota Denpasar Bali dalam Pertemuan Forum Anti Korupsi III itu.

Sumber : AntaraNews