Formulir Pendaftaran NPWP dalam Format Excel Sesuai PER-20/PJ/2013

Kepala rekan-rekan yang membutuhkan Formulir Pendaftaran NPWP dalam Format Excel Sesuai PER-20/PJ/2013 silakan downlad disini

SEMOGA BERMANFAAT

Ringkasan Perubahan E-SPT PPN Sesuai PER-11/PJ/2013

Beberapa waktu yang lalu telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang mengatur tentang kewajiban penggunaan e-SPT PPN 11.

Sesuai dengan Peraturan tersebut di atas, maka :

1. Kewajiban penggunaan E-SPT
   • Setiap Pengusaha Kena Pajak BADAN wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.
   • Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang:
     • melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau
     • jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau lebih,wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektroni
       
   • Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang:
     • melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
     • jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)dapat memilih menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.
2. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk data elektronik, PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
3. Secara ringkas, berikut adalah tabel perubahan yang ada di peraturan tersebut.

   PER-44/PJ/2010	PER-11/PJ/2013
   FORM 1111 B3	Daftar PM yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas	Daftar PM yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas
   	formulir ini dipergunakan hanya untuk PM yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas	formulir ini selain digunakan bagi PM yang tidak dapat dikreditkan/mendapat fasilitas juga digunakan untuk Pajak masukan yang menurut ketentuan perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP (pasal 2 (1a))
   Kewajiban eSPT	penyampaian SPT masa PPN dalam bentuk data elektronik tidak diwajibkan bagi PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan jumlah tidak lebih dari 25 dokumen	setiap PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk data elektronik kecuali; 1) PKP   Orang Pribadi (OP) melaporkan tidak lebih dari 25 FP, dokumen tertentu yg dipersamakan dg FP, dan atau nota return/pembatalan dalam 1 masa pajak . 2) PKP OP dengan jumlah penyerahan barang/jasa dalam 1 masa pajak kurang dari Rp 400.000.000,- (pasal 3 ayat 2 dan 3.
   	Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka dianggap tidak menyampaikan SPT (pasal 5)	Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka dianggap tidak menyampaikan SPT (pasal 5)
   Pembetulan FP pengganti yang dilakukan setelah masa April 2013 atas FP yang diterbitkan sebelum april 2013	penomoran nomor seri FP pengganti mengikuti no urut FP yang belum terpakai	penomoran nomor seri FP pengganti mengikuti no seri FP yang diganti dengan mengganti kode status FP (pasal 11A).  contoh: FP dgn no 010.000-13.00000013 ditebitakan tgl 01-01-2013 dan melaporkannya pada SPT PPN masa Januari 2013. Bulan April 2013 PKP mendapatkan no seri dari KPP dengan no 900-13.12345678 s/d 900-13.12349999, pada tgl 01-06-2013 melakukan penggantian FP maka no yang digunakan adalah 011.000-13.00000013 dan FP pengganti tersebut harus dilaporkan dengan cara membetulkan SPT PPN masa Januari 2013

4.  Aplikasi e-spt sebagaimana disebut pada angka 2, dapat di download disini.
   

Bagaimana kalau per tanggal 1 April 2013 ada PKP yang belum memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak sesuai PER-24/PJ/2012 ?

Banyak pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan PER-24/PJ/2012. Salah satunya adalah seperti judul di atas.

Sesuai dengan SE-15/PJ/2013 tentang Penyampaian Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan atas PER-24/PJ/2012, maka dapat disimpulkan bahwa :

• Dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sampai dengan tanggal 1 April 2013 belum memperoleh nomor seri faktur pajak, maka wajib pajak, dalam hal ini PKP, diperkenankan untuk menggunakan nomor seri faktur pajak lama sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 dengan cara melanjutkan nomor seri faktur pajak sebelumnya
• Namun demikian, terhadap PKP yang telah memperoleh nomor seri faktur pajak WAJIB menggunakan nomor seri faktur pajak yang telah diberikan oleh Ditjen Pajak. 
• SE-15/PJ/2012 dapat didownload di SE - 15.PJ.2013 tg Penyampaian PER-08.PJ.2013 tg Faktur Pajak

 SEMOGA BERMANFAAT

Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 Formulir 1770 SS

Kata kunci pada formulir ini adalah : ”penghasilan semata-mata dari satu pekerjaan dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 Juta”. Nah, jika Anda berstatus sebagai karyawan atau pegawai yang bekerja pada hanya satu perusahaan/instansi/organisasi dengan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp60 Juta, dan tidak punya penghasilan lain selain bunga deposito atau tabungan, maka Anda cukup mengisi SPT 1770 SS.

Formulis SS ini memang dirancang sangat sederhana. Hanya ada satu lembar formulir ini dengan dilampiri formulir 1721 A2 atau 1721-A2.

Contoh Pengisian Formulir 1770 SS adalah sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini.

KP2KP Pacitan : Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember (UNTUK BENDAHARA PEMERINTAH)

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun pajak 2012 dan dalam rangka persiapan penyampaian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2012 serta Pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2012, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait kewajiban Bendahara/ Pemotong Pajak sebagai berikut :

1.   membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2012 dengan menggunakan formulir 1721 – A2;

Beberapa ketentuan terkaitan formulir 1721 – A2 tahun pajak 2012 adalah sebagai berikut :

a.   Formulir dicetak pada kertas berukuran F4/Folio (8,5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;

b.   Formulir dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan :

-     lembar ke-1 untuk pegawai;

-     lembar ke-2 untuk pemotong pajak.

c.   status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wanita Bekerja (baik sudah kawin maupun belum kawin) adalah Tidak Kawin (Rp 15.840.000);

d.   besarnya biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;

e.   formulir ini harus disampaikan kepada pegawai sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

f.    Contoh pengisian formulir 1721 – A2 adalah sebagaimana terlampir.

2.   SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember merupakan rekap dari masa pajak Januari s.d. Desember, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporannya yaitu :

a.  khusus untuk masa pajak Desember, jumlah penghasilan bruto (kolom 4) dan jumlah pajak terutang (kolom 5) angka 6 sampai dengan 20, pada Induk SPT Masa PPh Pasal 21, diisi jumlah kumulatif dari Januari s.d. Desember 2012;

b.   harus melampirkan formulir 1721 – I yang merupakan daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala;

c.  contoh pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember 2012 adalah sebagaimana terlampir.

3.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan; 

Contoh Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2012 dan Bukti Pemotongan 1721 – A2

Ilustasi

a.   Bendahara Kecamatan Suka Maju, telah melakukan rekap untuk Pembayaran PPh Pasal 21 s.d. Bulan Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1.   Tidak Final

 2. Final

b.   Untuk Formulir 1721 – A2, diambil contoh 2 orang pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut :

 Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Pembuatan Formulir 1721-A2 adalah sebagai berikut (klik gambar untuk memperbesar):

SEMOGA BERMANFAAT
KP2KP PACITAN

HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI DAN SOSIALISASI PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

28 November 2012

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG - 12/PJ.09/2012

TENTANG

HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA
PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI
DAN
SOSIALISASI PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bendahara pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepatuhan bendahara sebagai wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban bendahara, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.   mengingat tahun anggaran 2012 akan berakhir, kami menghimbau kepada bendahara pada satuan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi agar segera menyelesaikan kewajiban perpajakan sebagai bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.   seluruh bendahara agar mengambil langkah/penyesuaian yang diperlukan terkait perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012;

3.   Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi agar mengawasi dan mengingatkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pada satuan kerja masing-masing;

4.   apabila bendahara mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar berkonsultasi dengan Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara terdaftar atau melalui Kring Pajak 500200.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 28 November 2012
Direktur

t.t.d

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001

PENYESUAIAN BESARAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 11/PJ.09/2012

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1.	Konsultasi Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati penyesuaian besarnya PTKP mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013;
2.	Besarnya PTKP disesuaikan menjadi sebagai berikut: Keterangan Besarnya PTKP per tahun (Rp) Diri Wajib Pajak orang pribadi 24.300.000  Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 2.025.000 Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 24.300.000  Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang) 2.025.000
3.	Besaran PTKP tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan netto dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai tahun pajak 2013 yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 dan seterusnya;
4.	Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Kring Pajak 500200.

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Jakarta, 28 November 2012
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd.

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001